Akhir 2019 atau pada awal 2020, pemerintah baik pusat maupun Provinsi Jateng optimistis dapat mengerek pertumbuhan ekonomi 2020 lebih tinggi dibandingkan 2019. Prediksi ini dibuat lantaran pandemi covid belum melanda. Penutupan 2019, ekonomi Jateng ditutup tumbuh 5,41 persen lebih tinggi dibandingkan nasional yang hanya 5,02 persen. Hal itu diungkapkan Ekonom Universitas Soegijapranata (Unika) Seemarang, Prof Andreas Lako dalam webinar yang dikutip Tribun Jateng, Minggu (23/8/2020).
Pada triwulan I, ekonomi Jateng masih berlangsung positif yakni 2,61 persen dan nasional 2,97 persen. Pada triwulan II, sudah mulai ada dampak dari covid. Ekonomi Jateng minus 5,94 persen dan nasional minus 5,32 persen. Sehingga, pada semester I 2020 ekonomi nasional minus 1,26 persen dan Jateng minus 1,73 persen.
"Apakah Jateng paling parah? Yang dicapai Jateng meski jelek tapi daerah lain yang memiliki ukuran sama dan masuk tiga besar kasus Covid-19 yakni DKI, Jatim dan Jabar, Jateng tidak jelek-jelek amat," jelasnya.
Bisa dikatakan pada triwulan kedua, merupakan fase yang sangat berat, sakit parah bagi perekonomian di Jateng. Ia berharap pada triwulan ketiga, merupakan fase pemulihan, bukan pasca covid, namun pemulihan di saat belitan covid melanda. Jika triwulan ketiga bisa bangkit, triwulan keempat ekonomi Jateng bisa normal kembali dari 4,5 persen- 5,1 persen.
"Pada triwulan ketiga dan keempat, pemerintah, dunia usaha, masyarakat, bisa bangkit kembali. Lalu bisa berjalan survive di dalam belitan krisis ini. Ekonomi Jateng dan Indonesia bisa tumbuh kembali," ujarnya.
Untuk mencapai level pemulihan dan bangkit, ia mengharapkan agar pemerintah bisa total atau all out, baik dari segi kesehatan atau pun dari segi ekonomi agar bisa dikelola secara baik.
Untuk mendongkrak perekonomian, kebijakan yang harus diambil Pemprov Jateng yakni memacu kenaikan permintaan dan penawaran ekonomi. Hal tersebut untuk meningkatkan daya beli masyarakatan dan menggerakan roda produksi industri.
Menurutnya, jika ada peningkatan konsumsi atau permintaan naik, dunia usaha juga akan merespon. Selain itu, bisa dilakukan dengan mengoptimalkan konsumsi atau pengeluaran pemerintah. Tercatat, pada triwulan pertama pengeluaran pemerintah baru 1,92 persen dan triwulan kedua minus 9,4 persen akibat dampak corona.
"Pemerintah tidak melakukan banyak kegiatan. Peran pemerintah ini tata kelola dan stimulus. Kalau pemerintah tidak bergerak, semuanya juga akan bergerak lamban," tandas Andreas.
Permintaan dan penawaran ekonomi dilakukan melalui APBD. Agustus dan September diharapkan pemerintah membuat kegiatan seperti biasa, kegiatan pemerintah merupakan stimulus. Jika APBD digerakan, otomatis sektor lain akan ikut tertarik untuk bergerak juga.
"Jika pemerintah belum all out, akan minus. Tapi jika all out dan serius, di semester kedua pertumbuhan ekonomi di Jateng bisa tumbuh sekitar 2,5 persen," Prof Andreas menambahkan.