Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim membuat terobosan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkup perguruan tinggi. Dalam kebijakan Kampus Merdeka, Nadiem memegang landasan hukum yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Program ini bertujuan agar sistem belajar di perguruan tinggi menjadi lebih merdeka, fleksibel, dan mendukung keberagaman belajar. Ada berbagai macam kegiatan pada program MBKM antara lain pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, kuliah kerja nyata, dan sebagainya.
Rektor Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Dr Ferdinandus Hindiarto menyatakan MBKM merupakan ide bagus.
Namun ia menyoroti perihal konversi SKS. Pada dasarnya, kegiatan yang diambil mahasiswa dalam MBKM harus dinilai dan dilakukan konversi ke dalam SKS (satuan kredit semester) oleh pihak perguruan tinggi.
“Ide bagus tapi belum siap sudah digas. Semua kampus merasakan hal yang sama byak-yakan (tergesa-gesa). Sebut saja pada magang yang memperoleh 10 SKS, lah opo SKS e mbahmu (apa SKS milik nenek kamu),” kata Ferdi, panggilan akrabnya, Rabu (5/1/2022).
Ia mengakui pihaknya agak kencang terkait pemberiaan SKS sebagai konversi MBKM. Hal ini untuk memastikan apakah kompetensi mahasiswa terpenuhi atau tidak.
Padahal tujuan utama dari magang MBKM tersebut agar ada link and match antara lembaga pendidikan dan dunia usaha dan industri. Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan atau kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja.
“Catatan kritis kami, memastikan partner (perusahaan atau instansi) magang mahasiswa punya spirit sama. Ini nyata, ada mahasiswa magang saya tanya, ngopo wae lek? (ngapain aja?). Katanya mencatat jumlah pengunjung narapidana. Kompetensinya apa?” tandas peraih gelar doktor dari psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.
Ia juga menyoroti Program MBKM lain yakni kampus mengajar, yang mana kegiatan tersebut cocok untuk mahasiswa keguruan dan ilmu pendidikan.
“Untuk kami, program mengajar tersebut ya ada manfaatnya. Tapi kompetensi utama kami juga tidak mau kehilangan. Basis kami tetap kompetensi. Jika kompetensi sesuai kurikulum sudah terpenuhi, baru MBKM,” jelasnya.
Jika program ini diimplementasikan, sebaiknya perguruan tinggi bisa mengolahnya kembali berdasarkan prinsip-prinsip utama filsafat pendidikan.
“Keputusan kebijakan kami kuat di dalam, lentur di luar. Artinya lentur, kita ikuti kebijakan. Kalau kuat artinya kami punya prinsip- prinsip. Ini programnya merdeka belajar tetapi kami tidak diberikan kemerdekaan,” kata Ferdi.
►https://jateng.tribunnews.com/2022/01/05/rektor-unika-mahasiswa-magang-cuma-disuruh-bikin-kopi-dapat-apa?
