Beberapa ruas jalan protokol yang sudah diberlakukan satu arah banyak dijadikan tempat parkir. Meski sudah ada rambu larangan parkir, pemilik mobil tetap parkir di dekat rambu tersebut. Hal itu terlihat di Jalan Imam Bonjol, Jalan MH Thamrin, Jalan Piere Tendean, Jalan Gajahmada, Jalan Pemuda. Dari pantauan, kemarin, beberapa ruas jalan diperbolehkan untuk parkir, tetapi hanya di salah satu ruas. Namun, di titik larangan parkir justru dipenuhi mobil dan sepeda motor.
Menurut pengamat masalah transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setjowarno, pemberlakuan jalan satu arah di Kota Semarang harus dibarengi ketersediaan kantong parkir yang cukup. Bila tidak, beberapa ruas jalan akan digunakan untuk parkir. ”Kebijakan searah bertujuan melancarkan arus kendaraan bermotor. Namun, kondisi di lapangan, banyak ditemukan side friction (gangguan samping). Hal menghambat gerak kendaraan bermotor yang melintas,” katanya.
Beberapa tahun lalu, kata dia, kebijakan jalan satu arah di Kota Semarang juga pernah diberlakukan di ruas jalan yang kini diberlakukan satu arah, seperti di Jalan MH Thamrin, Jalan Imam Bonjol, Jalan Piere Tendean, dan Jalan Gajahmada. Namun, populasi kendaraan terus meningkat. Kemudian semakin banyaknya gangguan samping jalan yang menyebabkan menghambat gerak kendaraan. Gangguan samping itu terbanyak karena aktivitas parkir di tepi jalan. Aktivitas parkir di tepi jalan ini setidaknya menyita 30-50 persen ruang dan kapasitas jalan. Akibatnya, arus lalu lintas menjadi terhambat. Hal ini dapat memicu kepadatan kendaraan dan berpotensi menimbulkan kemacetan lagi. ”Yang menjadi persoalan, kerugian yang ditimbulkan akibat parkir di tepi jalan ini tidak sebanding dengan pendapatan dari retribusi parkir yang diterima,” tandasnya.
Dengan fasilitas kantong parkir itu maka peluang untuk meningkatkan pedapatan dari retribusi parkir meningkat. Upaya ini juga bermanfaat untuk mengembalikan fungsi jalan sebagaimana mestinya. Salah satu petugas parkir di Jalan MH Thamrin, Agus (40) mengatakan, pihaknya selalu meminta kepada pemilik mobil maupun sepeda motor agar tidak parkir di tempat larangan. Namun, tidak sedikit pemilik kendaraan yang berasalan akan parkir sebentar saja. ”Mereka lebih berkuasa Mas, karena punya mobil dan punya uang” katanya.
Segera Dilakukan
Terpisah, Kepala Seksi Penataan dan Perizinan Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, Danang Kurniawan menjelaskan, penataan parkir di jalan-jalan searah akan segera dilakukan. Nantinya, bisa di kanan atau kiri, sejajar atau serong. Adapun parkir dua lapis tidak diperbolehkan.
Untuk itu Dishub juga akan memasang parkir meter di 30 titik jalan protokol. Hal itu sebagai salah satu upaya meminimalisasi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir. Target pajak parkir tahun ini sebesar Rp 12,5 miliar, naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp 10 miliar. “Tahun ini diterapkan parkir meter. Kerangka Acuan Kerja (KAK) sudah kami siap. Studinya sudah ada, kajiannya sudah ada. Tinggal menunggu lelang. Akan ada 30-an mesin dipasang secara bertahap. Tahap pertama sekitar tujuh ruas jalan akan dipasang mesin parking meter,” kata Danang.
Parking meter tahap awal akan ditempatkan di jalan protokol dengan kategori tempat parkir gemuk, di antaranya Jalan Pemuda, Jl Depok, Jl Gajahmada, kawasan Pecinan, dan Jl Thamrin. “Kalau Kota Lama nanti kami rencanakan ada kantong parkir di beberapa tempat,” katanya.
Pihaknya juga akan terus memantau kondisi lalu lintas melalui CCTV ATCS (Area Traffic Control System). Ketersendatan lalu lintas itu salah satunya disebabkan pengguna parkir yang tidak memenuhi aturan. “Kami pantau adanya kemacetan disebabkan apa. Hal itu bisa diketahui dari ATCS tersebut,” imbuhnya. (►http://berita.suaramerdeka.com, Suara Merdeka 1 Maret 2017 hal. 18)
