Dari ”Don’t Pay” hingga ”Don’t Play-Play”– KKL Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata

”MAJU dalam segala aspek itu dimulai dari belajar intens, melakukan penelitian, mengalami, dan mempertemukan antara praktik dan teori,” kata Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Prof Dr Agnes Widanti jauh-jauh hari sebelum para mahasiswa melakukan kuliah kerja lapangan (KKL) ke Malaysia dan Singapura. Karena itu, beberapa waktu lalu, 38 mahasiswa angkatan ke-23 dan tiga dosen pendamping melakukan studi banding ke University Kebangsaan Malaysia (UKM) dan National University of Singapore(NUS).
Apa saja yang dipelajari? Banyak sekali. Misalnya saja tentang pengelolaan kesehatan masyarakat. Malaysia ternyata memberlakukan kebijakan don’t pay (berobat gratis) terhadap warga berusia 60 tahun ke atas. Selain itu, warga bisa memilih pelayanan kesehatan yang diinginkan.
”Jaminan kesehatan nasional hanya untuk warga berpenghasilan di bawah 300 Ringgit Malaysia (RM-Red). Jika ingin mendapatkan pelayanan lebih ada tambahan biaya,î kata Profesor Dr Sharifa Ezat Wan Puteh, Head of Community & Industry Patnership Management University Kebangsaan Malaysia.
Pengelolaan kesehatan di Malaysia juga dipusatkan di rumah sakit. Dokter sudah digaji tinggi oleh pemerintah. Boleh saja dokter berpraktik pribadi atau bekerja secara privat tetapi dibatasi. ”Hanya boleh delapan jam seminggu,” tandas Sharifa.
Inilah yang membedakan Malaysia dari Indonesia. ‘’Kita harus tahu bagaimana mereka bisa mengatasi persoalan yang cukup pelik ini,” kata Sekretaris Prodi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Dr Endang Wahyati.
Apa jawabannya? Meskipun di UKM tidak ada mata kuliah Hukum Kesehatan, semua bertolak dari pendidikan dan regulasi. ”Kami memiliki pendidikan yang sangat ketat. Agar mendapatkan dokter yang baik, tidak semua lulusan luar negeri kami terima bekerja di rumah sakit. Ukurannya simpel. Mereka harus piawai. Kami mengembangkan life long learning, yakni ada praktik di rumah sakit, riset, dan pengembangan yang terus-menerus,” kata Sharifa.
Karena itu pula, tidak perlu heran jika siapa pun yang berkunjung ke rumah sakit-rumah sakit di Malaysia akan menemukan peralatan yang serbacanggih. ‘’Untuk mengadaan peralatan itu, mereka bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar dari seluruh dunia,” ujar Dekan Fakultas Pascasarjana Unika Soegijapranata Dr Lindayani MP.
Standar Tinggi
Segala yang dilakukan di Advanced Surgical Skills Center (ASSC) UKM juga menggunakan teknologi canggih. Ada laboratorium untuk praktik para mahasiswa, ruang pemindaian penyakit, ruang kuliah yang bisa digunakan untuk telekonferensi, dan lainlain. Untuk praktik bedah juga digunakan cadaver dari Amerika Serikat. Sudah ada perusahaan yang menyuplai.
Bagaimana kunjungan kerja lapangan di Singapura? Diterima oleh Prof Gery Bell (Dekan Fakultas Hukum NUS) di Eu Tong Sen Building, Bukit Timah Road, dengan penayangan video tentang seluk-beluk kampus, rombongan kian yakin, pelayanan kesehatan di Singapura juga dilakukan dengan standar tinggi.
Juga ketika mendapatkan kuliah dari Prof Dr Kumara Lingan, para mahasiswa makin paham betapa sebagai negara dengan Common Law System, Hukum Kedokteran berkembang seiring dengan praktik pelaksanaan profesi dokter. Prinsipnya profesi dokter berbeda dari profesi lainnya. ”Profesi ini membutuhkan keprofesionalan yang standar, yakni bertolak dari relasi dokter-pasien yang membutuhkan dukungan aturan hukum.”
Begitu penting posisi regulasi, Ho Wai Loon Calvin Msc Llm Jsd dari Yong Loo Lin School of Medicine, Centre For Biomedical Ethics NUS. Menyatakan, Hukum Kesehatan diperlukan agar kesejahteraan pasien dan kedudukan Hukum Profesi Medis terjaga.
Jadi, tak perlu heran jika di lembaga ini materi mengenai Etika Kesehatan, Hukum, dan Profesionalitas diberikan selama masa studi, yakni tahun ke-1  sampai dengan ke-5. Anehnya di Fakultas Hukum tidak dikembangkan mata kuliah Hukum Kesehatan atau Hukum Kedokteran.
Begitu tinggi standar yang diberlakukan, Maslan, pemandu pariwisata yang menyertai rombongan dengan bergurau menyatakan, ”Pengelolaan kesehatan di Singapura itu don’t playplay alias tidak main-main.”
Tentu para mahasiswa yang sebagian besar dokter juga tidak main-main. Mereka bertanya tentang bagaimana standar perekrutan dokter, jaminan kesehatan, penggunaan jasad di laboratorium para calon dokter, dan juga  tentang gerakan ”1 RM” yang digunakan untuk menyejahterakan rakyat.
”Kita tak boleh kalah dari mereka. Hari ini kita belajar. Kelak kita harus meningkatkan pelayanan kesehatan dengan lebih baik,” ajak Endang Wahyati. Ya. Mengapa tidak? (► Suara Merdeka 2 Maret 2017 hal. 21, http://berita.suaramerdeka.com)