Oleh: Djoko Setijowarno
Hiruk pikuk mudik Lebaran mulai mereda. “Tragedi” pintu keluar Tol Brebes Timur menjadi pelajaran berharga bagi pemimpin untuk menata kelola transportasi mudik Lebaran tahun berikutnya, supaya kejadian yang sama tidak terulang lagi, walaupun nantinya semua jaringan jalan tol di Pulau Jawa akan terhubungkan—yang ditargetkan pada akhir 2018 dapat terwujud.
Propaganda yang menyebutkan jalan tol akan membuat pemudik lancar tidak terulang. Terlebih lagi, pemudik yang ke selatan Pulau Jawa juga ingin menikmati sensasi layanan jalan tol tersebut. Padahal, jika melewati jalur selatan cukup lancar dan tidak butuh waktu lebih dari 15 jam sudah tiba di kampung halaman.
Pertambahan jaringan jalan tol tidak akan dapat mengimbangi pertumbuhan keinginan menggunakan kendaraan pribadi saat mudik Lebaran. Belum lagi nantinya akan terjadi kenaikan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan ini sudah dapat dibuktikan dengan peningkatan hingga 250 persen saat terjadi kemacetan panjang di jalan tol.
Ditambah lagi, selama di kampung halaman, jalan-jalan akan dipadati kendaraan pribadi yang bersilaturahmi dan berwisata. Kemacetan dan kepadatan lalu lintas beralih ke daerah.
Percepatan pembangunan Tol Trans-Jawa dapat diteruskan dan dipercepat, tapi tidak menjamin arus mudik akan semakin lancar. Namun, yang jelas penjualan kendaraan roda empat kian pesat.
Kepemilikan mobil ini sudah terbukti semakin meningkat setiap tahun, mesti secara total kepemilikan kendaraan di Indonesia terhadap jumlah penduduk masih lebih rendah dibanding negara lain.
Masalahnya, sebagian besar kepemilikan itu ada di Pulau Jawa dan di kawasan perkotaan seperti Jabodetabek, yang ekonomi warganya relatif lebih baik dibanding daerah lain di Indonesia.
Terjadinya kemacetan yang berkepanjangan ketika mudik Lebaran lalu, tidak dapat ditimpakan kesalahannya pada Kementerian Perhubungan. Kejadian ini adalah akumulasi kesalahan selama ini dalam mengelola transportasi nasional, regional, dan lokal.
Tampaknya, banyak orang masih selalu beranggapan jika prasarana jalan disediakan maka urusan kemacetan pasti beres. Faktanya, makin bertambah prasarana jalan justru makin sering dan lekas terjadi kemacetan.
Apa kabar transportasi umum?
Memburu layanan transportasi umum yang humanis baru sebatas wacana. Hampir semua kementerian atau setingkatnya seharusnya punya andil dalam menyediakan transportasi umum yang sehat.
Bappenas, Kepolisian, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerisan Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa dan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian PPA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Ristek dan Dikti, adalah sederet instansi pemerintah yang harus duduk bersama mendiskusikan agar terwujud transportasi umum yang sehat.
Presiden-lah yang harus mengkoordinasikan ini. Kementerian Perhubungan hanya bertugas mengurus dan mengeluarkan regulasi serta pengawasan terbentuknya transportasi yang berkelanjutan, serta menyiapkan sarana dan prasarana transportasi selain jalan raya.
Sementara itu, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri semestinya tidak sekadar melakukan rekayasa lalu lintas berupa buka tutup dan pengaturan arus berlawanan (contra flow). Seharusnya, mengendalikan volume kendaraan sebesar mudik Lebaran butuh pula simulasi dan prediksi sedini mungkin.
Semua hasil simulasi dan prediksi dapat ditampilkan di layar monitor yang dapat disebar ke semua pintu masuk dan keluar tol. Sudah waktunya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
Oleh sebab itu, Korlantas dapat didampingi tim traffic engineer (ahli lalu lintas) yang dapat melakukan simulasi dan memprediksi waktu bakal terjadi hambatan dan antrean, sekaligus dapat memberikan alternatif solusi penanganan.
Di sisi lain, peluang menambah kapasitas transportasi umum masih cukup besar. Tinggal bagaimana pemerintah melihat ini sebagai peluang yang bagus untuk musim mudik Lebaran mendatang. Bila peluang ini tertangkap, kemacetan di jalan raya pasti akan terkurangi.
Misalnya saja, rangkaian kereta dapat diberangkan setiap 30 menit dalam 20 jam selama 7 hari hingga Lebaran. Moda kereta api dapat mengangkut sekitar satu juta pemudik, baik dengan kereta api kelas ekonomi maupun kereta api kelas eksekutif.
Pengaturan kereta api tersebut dapat mengurangi penggunaan setidaknya sekitar 100.000 kendaraan pribadi. Tentunya itu sudah harus memperhitungkan window time, aspek pemeliharaan, kesiapan perlintasan, kesiapan sumber daya manusia (SDM), dan kemampuan emplasemen di setiap stasiun yang akan disinggahi.
Semua itu dapat dihitung kemudian disiapkan untuk dianggarkan pembiayaannya. Seperlima pemudik ke Jawa Tengah sudah tertangani. Menurut Pusrlitbang Jalan dan Perkeretaapian Balitbang Kemenhub (2015), diprediksi tahun ini ada 5 juta pemudik dari Jabodetabek ke Jawa Tengah.
Satu lagi, penambahan sarana kereta api kelas ekonomi mutlak diadakan oleh pemerintah, antara lain dapat melalui penyertaan modal negara (PMN) ke operator. Peminat kereta api kelas ekonomi cukup besar, setelah layanan bus angkutan kota antar-provinsi (AKAP) dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) menurun drastis.
Peningkatan kapasitas transportasi umum berbasis bus juga sangat dimungkinkan, asal pemeritah serius. Selama ini terjadi penurunan pemudik menggunakan bus akibat buruknya layanan di terminal dan sarana bus juga.
Pengelolaan terminal berada di pemda dan oleh pemda fungsi terminal sebagai pelayanan publik terabaikan. Terminal dianggap sebagai sumber pendapatan, sehingga besaran retribusi digunakan sebagai acuan keberhasilan pengelolaan terminal. Adapun urusan pemeliharaan dan pengawasan terabaikan.
Terminal harus dibenahi senyaman stasiun dan bandara. Sistem pembelian tiket harus dibenahi, diupayakan seperti moda transportasi lain, mudah diperoleh tanpa bujukan calo. Ramp check harus rutin dilakukan—tidak setiap jelang Lebaran, tapi untuk setiap bus yang akan berangkat—termasuk kesehatan pengemudinya.
Pemerintah harus pula mulai mengampanyekan penggunaan transportasi umum untuk mudik Lebaran pada tahun mendatang. Tentunya menyiapkan transportasi umum tersebut tidak hanya di hulu tetapi juga di hilir, dengan mengajak pemda ikut menyiapkan sesegera mungkin.
Transportasi terintegrasi di daerah juga harus sudah disempurnakan dengan layanan yang mudah dan murah. Tidak dilayani lagi oleh transportasi berpelat hitam dengan tarif yang tidak terduga cukup mahal, yang bahkan terkadang lebih mahal dari tarif transportasi umum.
Tidak perlu debat untuk saling menyalahkan. Dengan kejadian hiruk pikuk mudik Lebaran pada tahun ini, kita harus jadi bangsa pembelajar supaya kejadian yang sama tidak terulang dan semakin terus berupaya ingin meningkatkan pelayanan transportasi mudik yang bermartabat.
Pengajar di Prodi Teknik Sipil
dan Kepala Laboratorium Transportasi
Unika Soegijpranata Semarang
Tautan : http://nasional.kompas.com
