Djoko : "Ini Masalah Manajemen Lalulintas, Bukan Arena Politik"

Peristiwa kemacetan lalulintas seperti yang  terjadi di tol Pejagan- Brebes Timur pada arus mudik lebaran 2016 murni persoalan manajemen transportasi dan jangan dijadikan panggung politik untuk kepentingan sesaat.

Pakar Transportasi yang juga peneliti pada laboratorium transportasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengingatkan seluruh elemen masyarakat termasuk elit politik untuk sama-sama memikirkan penyelesaian masalah lalulintas di negeri ini. Yang bukan tidak mungkin, kalau tidak diselesaikan, siapapun pemimpinnya.
“Betanggung jawab terhadap peristiwa kecelakaan atau kemacetan lalulintas oleh penyelenggara negara maupun operator bukan berarti harus mundur. Tapi mencari solusi agar peristiwa serupa tidak terulang, karena peristiwa tol Pejagan adalah urusan manajemen lalulintas,  ayu kita benahi,”kata Djoko pada Bisnisnews.id, Kamis (7/7) di Jakarta.
Menurutnya, peristiwa memalukan yang telah menimbulkan korban jiwa  para pemudik itu sudah terjadi dan jangan menambah masalah baru dengan kata-kata “mundur”. Masing-masing pihak, kata Djoko harus koreksi diri, apakah masing-masing lembaga yang dipercaya Undang-undang untuk menyelenggarakan hajatan massal mudik lebaran telah benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan bertanggngjawab.
“Masing-masing kan ada tugasnya. Undang semua duduk bareng  jelaskan apa yabg telah dilaksanakan dan apa ssokusinya agar peristiwa seruoa tidak tetulang,” jelasnya.
Peristiwa di Pejagan,  lanjut Djoko adalah peristiwa lalulintas di jalur bebas hambatan. “Jalan tol itu kan ada lembaganya, namanya BPJT dan ada juga operatornya, termasuk kementerian teknisnya. Karena secara teknis mereka yang tahu. Undang dan duduk bareng, evaluasi dan cari solusi,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M.Said mengakui perlunya mengundang penyelenggara jalan tol Pejagan-Brebes Timur,  untuk mengetahui penyebab petistiwa kemacetam total di ruas jalan tol itu.
“Saya memang mengikuti proses penyelenggaraan anbkutan lebaran. Bahkan beberapa kali rapat saya hadir,”kata Muhidin.
Politisi Partai Golkar itu bahkan menanyakan masalaj kni kepada kementerian teknis, BPJT,  dan operatornya.  “Bukan untuk menyudutkan tapi mencari solusi, agar peristiwa serupa tidak terulang, bukan menyuruh  pejabatnya mundur,” jelasnya.
Tautan : http://bisnisnews.id