Akademisi SCU Tekankan Pentingnya Kurikulum Pembelajaran Sekolah Mengemudi, Beri Masukan DPD RI untuk Penyempurnaan Regulasi LLAJ

Dosen Program Studi Teknik Sipil Soegijapranata Catholic University (SCU), Ir. Drs. Djoko Setijowarno, M.T. turut memberikan masukan dalam penyempurnaan regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) kepada DPD RI. Ia hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) Sekjen DPD RI pada Kamis (12/11). Berlangsung di Gedung Henricus Constant, Kampus 1 SCU, Bendan, forum ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan untuk menghimpun masukan daerah dan perspektif keilmuan bagi penyempurnaan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Djoko yang juga merupakan Anggota Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) turut menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya pendidikan keselamatan berkendara. Salah satu usul yang disampaikan ialah penerapan ‘sekolah mengemudi’ sebagai persyaratan sebelum seseorang memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM).

Menurutnya, sekolah mengemudi perlu memiliki sistem pembelajaran yang terstruktur dan tidak sekadar berbentuk kursus. “Selama ini hanya tersedia kursus mengemudi, kita perbaiki lewat Sekolah Mengemudi yang artinya tersedia kurikulum,” jelasnya. Sistem tersebut juga perlu dilengkapi bahan ajar serta evaluasi untuk memastikan kompetensi calon pengemudi.

Ia menilai pentingnya pendidikan keselamatan berlalu lintas sejak usia dini untuk membangun kesadaran masyarakat dalam berkendara. “Harapannya bisa jadi masukan di UU, sehingga dari kampus bisa berdampak besar,” jelasnya.

Berbagai Perspektif Transportasi

Mengusung tema “Optimalisasi Regulasi Transportasi Darat dan Konektivitas Wilayah melalui Penyempurnaan Draf RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” diskusi ini membahas berbagai persoalan transportasi darat, mulai dari keselamatan berlalu lintas, konektivitas antar wilayah, pengembangan angkutan umum, hingga penanganan kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih atau Over Dimension Overloading (ODOL).

Plt Kepala Dishub Prov. Jateng, Agung Pramono, A.T.D., M.T., memaparkan sejumlah tantangan penyelenggaraan transportasi di Jateng, terutama konektivitas wilayah, ketergantungan distribusi barang, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) perlengkapan jalan. Ia juga menjelaskan pengembangan layanan Trans Jateng serta kendala koordinasi dan pembagian kewenangan antar lembaga.

“Konektivitas antarwilayah dan kondisi infrastruktur jalan menjadi hal penting dalam mendukung kelancaran distribusi barang serta pelayanan transportasi di Jawa Tengah,” tuturnya.

Selain itu, Perwakilan Ditlantas Polda Jateng, Kompol Dr. Rezha Rahandhi, S.E., S.I.K., M.Mtr., M.H., turut menyoroti persoalan Over Dimension Overloading (ODOL) yang menjadi salah satu agenda strategis nasional dengan target Zero ODOL pada 2027.

Menurutnya, kendaraan ODOL tidak hanya mengancam keselamatan pengguna jalan, tetapi juga mempercepat kerusakan infrastruktur dan menghambat distribusi logistik. “ODOL bukan hanya pelanggaran, tetapi persoalan keselamatan, ekonomi, dan keberlanjutan logistik nasional,” ujarnya. Karena itu, penanganannya perlu didukung pengawasan berbasis teknologi, edukasi, serta kerja sama dengan berbagai pihak.

Picture of Humas

Humas