Tim Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi (FHK) Soegijapranata Catholic University (SCU) menggagas tata kelola ideal untuk birokrasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Gagasan tersebut tertuang dalam karya tulis ilmiah yang mengantarkan mereka menjuarai Kompetisi Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Tingkat Nasional, Selasa (14/7).
Tim tersebut beranggotakan 3 mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum: Yovela Wahyu Wardani; Nurisa Syafriani, dan; Sacharissa Alodia Kalya Inez. Ketiganya mendapatkan bimbingan dari Dosen Ilmu Hukum SCU, R.B.J.E. Theo Adi Negoro, S.H., M.H.
Adapun judul karya mereka yakni “Konstruksi Ideal Tata Kelola Birokrasi Pemenuhan Hak atas Pangan sebagai Perwujudan State Responsibility Program Makan Bergizi Gratis.” Karya tersebut mengangkat tema “Makan Bergizi Gratis sebagai Perwujudan State Responsibility dalam Pemenuhan Hak Konstitusional atas Kesejahteraan Sosial.”
Latar Belakang
Topik karya tulis ilmiah dilatarbelakangi berbagai isu yang muncul dalam pelaksanaan Program MBG, khususnya terkait tata kelola birokrasi yang menurut tim belum cukup tepat. Namun demikian, Nurisa mengatakan timnya menilai pentingnya program ini untuk memenuhi hak masyarakat atas pangan. “Programnya tidak salah, melainkan tata kelola birokrasinya yang mesti perlu diperbaiki,” katanya.
Penelitian kemudian dilakukan, mulai dari: merumuskan permasalahan penelitian; mencari fakta dan sumber hukum; menyusun argumentasi, hingga; melakukan peninjauan kembali. “Kami melakukan penelitian bersama, sehingga mendapatkan argumen dan fakta yang dapat dituangkan pada karya tulis ilmiah kami menjadi satu kesatuan,” ungkap Sacharissa.
Gagasan
Karya ilmiah menempatkan peran tanggung jawab negara (state responsibility) dalam memastikan program berjalan secara efektif, efisien, serta mampu memenuhi hak konstitusional masyarakat. Sehingga, keberhasilan bukan hanya tergantung dari berjalannya program, melainkan juga tata kelola birokrasi yang ideal guna memastikan pemenuhan hak masyarakat atas pangan.
“Kami mengkaji konstruksi ideal tata kelola birokrasi agar MBG dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan menjadi perwujudan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional masyarakat atas pangan dan kesejahteraan sosial,” jelas Nurisa.
