English Bahasa Indonesia

Seminar Nasional Hukum Kesehatan : Obat Palsu, Pengawasan Kefarmasian dan Problem Yuridis Pelayanan Kesehatan

poster hukum kesehatan september cetak

Masalah-masalah hukum dalam ruang lingkup kesehatan di Indonesia bagaikan fenomena gunung es. Persoalan dibidang kesehatan khususnya dalam pelayanan kesehatan sering kali dikenali sebagai persoalan malpraktik, padahal persoalan sesungguhnya sangatlah luas utamanya terkait dengan kebijakan di bidang kesehatan. Kasus vaksin palsu (obat palsu) yang cukup menghebohkan masyarakat pada beberapa bulan terakhir sesungguhnya adalah bagian dari persoalan besar dibidang obat/ kefarmasi yang juga merupakan salah satu contohnya.

Pertumbuhan industri farmasi yang rata-rata sebesar 13% dalam lima tahun terakhir masih terganggu oleh peredaran obat palsu. Pertumbuhan penjualan obat palsu bahkan mendekati pertumbuhan penjualan obat­obatan secara umum di dalam negeri, Ketua International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) Luthfi Mardiansyah memperkirakan obat palsu tumbuh hingga 11% pada tahun lalu. “Pertumbuhan obat palsu di Indonesia masih sangat tinggi”,·kata Luthfi.

Pengaturan tentang obat telah dilakukan melalui pengundangan berbagai ketentuan hukum mulai dari UU Nomor 419 tahun 1949 (Staatsblad 1937 Nomor 541) tentang Obat Keras, yang sampai saat ini masih berlaku, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan berbagai peraturan pelaksanaannya diantaranya adalah Peraturan BPOM NO. 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia. Namun demikian peraturan perundang-undangan tersebut belum efektif dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan fakta di atas maka perlu menjadi bahan evaluasi dan perenungan bagi kita semua betapa banyaknya hal-hal yang terabaikan atau kurang diperhatikan terkait obat. Mulai dari persoalan lemahnya pengawasan, persoalan ketersediaannya, keamanannya, bahkan persoalan klasik yang selalu terjadi dalam ruang lingkup pelayanan kesehalan yakni terkait kewenangan profesional tenaga kesehatan salah satunya masalah dispensing obat, bahkan juga persoalan perlindungan hukum bagi masyarakat maupun bagi tenaga kesehatan. Namun, persoalan besar sesungguhnya dari kasus tersebut di atas adalah tentang bagaimana tanggung jawab Pemerintah dalam menjamin perlindungan atas hak hidup sehat bagi warganya.

Persoalan vaksin palsu adalah persoalan hilir saja, dan yang harus diatasi adalah persoalan dibagian hulunya yakni problem yuridis dibidang obat atau kefarmasian. Sebagaimana diketahui kasus vaksin palsu telah mendorong DPR RI merekomendasikan Pemerinlah untuk merevisi Peraturan Menteri Kesehatan terkait kefarmasian. Adapun keempat Permenkes itu adalah:
· Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas,
· Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek,
· Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit,
· Peraturan lnstalasi Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Mutu Obat pada lnstalasi Farmasi Pemerintah.

 

Waktu & Tempat
Hari : Sabtu
Tanggal : 22 Oktober 2016
Jam : 08.00 WIBs/d Selesai Tempat : Hotel GRASIA, Semarang,
JI. Letjen. S. Parman No.29, Semarang Jawa Tengah, 50231, Telp (024)8444777

lihat leaflet

Facebook Comments